MUSEUM DUNIA MAYA PERTAMA DI INDONESIA
DALAM PROSES UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT MURI
PENDIRI DAN PENEMU IDE
THE FOUNDER
Dr IWAN SUWANDY, MHA
WELCOME TO THE MAIN HALL OF FREEDOM
SELAMAT DATANG DI GEDUNG UTAMA “MERDEKA
Showroom :
The Driwan Masterpiece Uniquecollection Cybermuseum
(Museum Duniamaya koleksi unik masterpiece Dr Iwan)
SHOWCASE :
THE FIRST INDONESIAN GENERAL ELECTIONS 1955 COLLECTIONS
KOLEKSI PEMILU PERTAMA 1955
FRAME ONE :
Dr IWAN COLLECTION
1. head of bailout(bagian atas kartu suara)
2. The picture of Party emblem(Tanda gambar Partai Peserta PEMILU)
a.Hole Party(Seluruh Partai)
b.Close up some pary(tanda Gambar beberapa Partai)
(HALLO KOLEKTOR INDONESIA, APAKAH ANDA SUDAH PERNAH MELIHAT KARTU SUARA PEMILU 1955 INI,HARAP KOMENTAR TENTANG DISAIN GRAFIS TANDA GAMBAR PARTAI PESERTA PEMILU.DAN APAKAH ANDA MEMILIKI KOLEKSI SEPERTI INI , KARENA SANGAT SULIT MENEMUKANNYA SEBAB SELURUH KARTU SUARA INI DIMUSNAHKAN,HANYA BEBERAPA TERSISA SEBAGAI ARSIP BADAN PEMILU DAERAH DAN PUSAT, TETAPI SETELAH 25 TAHUN (TAHUN 1980) AKAN DIMUSNAHKAN ATAU DIBUANG ATAU DIJUAL SEBAGAI KERTAS BEKAS, DAN MUNGKIN ADA DISIMPAN DI ARSIP NASIONAL PUSAT ATAU DAERAH. MOHON INFO DALAM RANGKA PENELITIAN SAYA, TERIMA KASIH DARI Dr IWAN SUWANDY.)
FRAME TWO:
THE HISTORY OF INDONESIAN FIRST LEGISLASTIVE ELECTION(PEMILU) 1955
Indonesian legislative election, 1955
This article is part of the series:
Politics and government of
Indonesia
——————————————————————————–
Pancasila
Constitution
——————————————————————————–
Government
——————————————————————————–
Executive Branch
President (List)
Susilo Bambang Yudhoyono
Vice President (List)
Boediono
Cabinet
Legislative Branch
People’s Consultative Assembly
Regional Representative Council
People’s Representative Council
Judicial Branch
Supreme Court
Constitutional Court
Judicial Commission
——————————————————————————–
Elections
Legislature, 2009
President, 2009
Political parties
——————————————————————————–
Administrative divisions
Provinces
Regencies
Cities
Subdistricts
Villages
Regional government
Foreign relations
——————————————————————————–
Other countries · Atlas
Politics portal
view · talk · edit
Indonesia’s first parliamentary general election was held on 29 September 1955. The candidates were seeking to be elected to the 257-seat People’s Representative Council, which would replace the existing provisional legislature. Despite hopes that the election would bring about political stability, the legislature elected only lasted four years before being dissolved by presidential decree.
SEJARAH PEMILIHAN UMUM
Pemilu 1955
Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal abgi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.
Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan di proklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik.
Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.
Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.
Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedia perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.
Tidak terlaksana pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1.Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu
2.Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antara kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Namun tidak berarti bahwa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No.27 tahun 1948 tentang pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No.12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No.12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didsarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.
Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadi pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oelh Panitia Sahardjo dan Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).
Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan SUkiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No.7 tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No.27 tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No.12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.
Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kosntituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.
Contents
1 Background
2 Campaign
3 Preparations and polling day
4 Results
5 Aftermath
6 References
6.1 Bibliography
Background
The first elections were originally planned for January 1946, but because the Indonesian National Revolution was still underway, this was not possible. After the war, every cabinet had elections in its program. In February 1951 the Natsir cabinet introduced an election bill, but the cabinet fell before it could be debated. The next cabinet, led by Sukiman did hold some regional elections [1] Finally, in February 1952, the Wilopo cabinet introduced a bill for voter registration. Discussions in the People’s Representative Council did not start until September because of various objections from the political parties. According to Feith, there were three factors. Firstly, legislators were worried about losing their seats; secondly they were worried about a possible swing to Islamic parties and thirdly an electoral system in accordance with the Provisional Constitution of 1950 would mean less representation for regions outside Java.[2] Given the fact that cabinets had fallen after introducing controversial measures, there was reluctance to introduce an election bill and there were concerns about possible political conflicts caused by electioneering.[3] However, many political leaders wanted elections as the existing legislature was based on a compromise with Dutch and as such had little popular authority. They also believed elections would bring about greater political stability.[4] The “17 October 1952 affair”, when armed soldiers in front of the palace demanded dissolution of the legislature, led to greater demands from all parties for early elections. By 25 November, an elections bill had been submitted to the People’s Representative Council. After 18 weeks of debate and 200 proposed amendments, the bill passed on 1 April 1953 and became law on 4 April. It stipulated one member of the legislature for 150,000 residents and gave the right to vote to everybody over the age of 18, or who was or had been married.[5] Once the bill had passed the cabinet began appointing members of the Central Electoral Committee. This was to have one member from each government party and an independent chairman. However, the Indonesian National Party (PNI) protested that they had no members on the committee, and this dispute was still unresolved when the cabinet fell on 2 June.[6]
On 25 August 1953, the new prime minister, Ali Sastroamidjojo, announced a 16-month schedule for elections starting from January 1954. On 4 November the government announced a new Central Electoral Committee chaired by PNI member S. Hadikusomo and including all the parties represented in the government, namely Nahdatul Ulama (NU), the Indonesia Islamic Union Party (PSII) the Indonesia People’s Party (PRI), the National People’s Party (PRN), the Labor Party and the Indoneisan Peasant Front (BTI), as well as the government-supporting Islamic Educators Association (Perti) and the Indonesian Christian Party (Parkindo).[7]
Campaign
Campaign posters with the symbols of the parties on display in the run up the electionAccording to Feith, the first phase of the election campaign began on 4 April 1953 when the election bill passed into law, and the second phase when the Central Electoral Committee approved the party symbols on 31 May 1954.[8]
At the time the bill passed into law, the cabinet was a coalition of the Islamic Masjumi and nationalistic PNI. The next two cabinets were coalitions led by one of these parties with the other in opposition. Therefore, the main campaign issue was the debate debate between these two over the role of Islam in the state. Masjumi denied aiming for an Islamic state, while the PNI emphasized their pro-Pancasila stance was not anti-Islam. The two other main Islamic parties, the NU and the PSII supported Masjumi in this debate. A third factor was the Communist Party of Indonesia (PKI), which campaigned on issues of poverty and the poor lot of the people due to the continued imperialist nature of cabinet policy. Masjumi tried to draw a clear line between the PKI and other parties, accusing it of being a tool of Moscow.[9]
Party programs were rarely discussed during the campaign. Party symbols with or without slogans were displayed on streets in towns and villages, on private homes, public buildings, buses, trees and calendars. The PKI made extraordinary efforts to promote its symbol, displaying it everywhere to make sure people did not forget it. The PKI campaign was based around social activities such as organizing tool sharing for farmers and building irrigation channels. The party was looking beyond the election to build a permanent basis of support.[10]
The electoral regions Indonesia was divided into for the 1955 electionsIn the last few months of the campaign, the major parties focused on educating voters in areas where they had managed to establish village-level organization. This phase included persuasion and threats.[11]
All through September, party leaders were constantly traveling around the country. Daily party newspapers were printed in increasing numbers and given away for free. Articles in dailies these attacked rival parties. In the villages, the emphasis shifted from large rallies to small meetings and house-house canvassing.[12]
Bung Karno during Pemilu 1955
Bung Hatta
1.During Pemilu 1955
2. Asked Peoiple to vote in news paper
St Sjarir Campagin
Bung Karno polling
Although in April 1954 the Central Electoral Committee had announced that the election would be held on 29 September the following year, by July and early August, preparations had fallen behind schedule The appointment of members of polling station committees planned to start on 1 August did not begin in many regions until 15 September. In his independence day address on 17 August, President Sukarno said that anybody putting obstacles in way of elections was a “traitor to the revolution”. On 8 September, the information minister said that elections would be held on September 29 except in a few areas where preparations were not complete. Eventually, as a result of “feverish activity”, polling station committees were ready on election day.[13]
1955
February 17 Conference of army officers at Yogya; factions within army reconcile.
April Asia-Afrika conference held in Bandung; delegates from 24 nations attend, including Chou En-Lai, Nehru and Nasser. Important beginning for non-aligned movement. Indonesia signs agreement with China giving Chinese in Indonesia dual citizenship. Conference issues statement supporting Indonesia’s claim to West Irian.
August 12 Masyumi-led government takes power just before elections. Harahap is Prime Minister.
September 29 Elections show big gains for NU and PKI, but disappointment for Masyumi; many small parties win seats.
October 27 Nasution, returned to active service, becomes major general and army chief of staff.
Harahap tries to restart talks with the Dutch regarding the status of West Irian; the talks fail due to lack of Dutch cooperation.
December Elections are held for the “Konstituante” assembly: an assembly to draw up a new constitution.
The elections of September 1955 are sometimes called “the only free elections that Indonesia has ever had”. However, they did not succeed in making a government that the people could trust. The government that emerged was split into tiny factions, and none of the groups competing for power (Islamic politicians, the military, the Communists) were satisfied. Islamic parties together received nearly 45% of the vote, but they could not come together in cooperation.
President Sukarno casts his vote in the 1955 elections.
1956
In the run up to polling day, rumors spread, including a widespread poisoning scare in Java. There was also hoarding of goods. In many parts of country there was a spontaneous and unannounced curfew for several nights before polling day.
On polling day itself, many voters were waiting to cast their ballot by 7 am. The day was peaceful as people realized nothing bad was going to happen. A total of 87.65% of voters cast a valid vote and 91.54% voted. Allowing for deaths between registration and polling, only about 6% did not vote.[14]
Results
The share of the vote. Four parties won almost 80% of the voteThe election was a major success for the NU, which saw its number of seats in the People’s Representative Council increase from 8 to 45. A surprise was the poor showing of Masyumi, the Socialist Party and Murba. There was a large gap between the “big 4” (PNI, Masjumi, NU and PKI, with more than three quarters of the vote shared among them) and the rest of the parties, but contrary to expectations, the number of parties actually increased – there were now 28 with seats in the legislature as opposed to 20 before the election. However, the largest party held only 22% of seats.
The distribution of votes was uneven across the country. The PNI won 85.97% of its vote in Java, the NU 85.6% and the PKI 88.6%, despite the fact that only 66.2% of the population lived on Java. Conversely only 51.3% of Masjumi’s vote came from Java, and it established itself as the leading party for the one third of people living outside Java.[15][16]
Parties Votes % Seats
Indonesian National Party (Partai Nasional Indonesia) 8,434,653 22.3 57
Masjumi 7,903,886 20.9 57
Nahdatul Ulama (Ulema Awakening) 6,955,141 18.4 45
Indonesian Communist Party (Partai Komunis Indonesia) 6,176,914 16.4 39
Indonesian Islamic Union Party (Partai Serikat Islam Indonesia) 1,091,160 2.9 8
Indonesian Christian Party (Parkindo) (Partai Kristen Indonesia) 1,003,325 2.6 8
Catholic Party (Partai Katolik) 770,740 2.0 6
Socialist Party of Indonesia (PSI) (Partai Sosialis Indonesia) 753,191 2.0 5
League of Upholders of Indonesian Independence (IPKI) (Ikatan Penduking Kemerdekaan Indonesia) 541,306 1.4 4
Islamic Educators Association (Perti) (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah) 483,014 1.3 4
National People’s Party (PRN) (Partai Rakyat Nasional) 242,125 0.6 2
Labour Party (Partai Buruh) 224,167 0.6 2
Movement to Defend the Pancasila (GPPS) (Gerakan Pembela Pancasila) 219,985 0.6 2
Indonesia People’s Party (PRI) (Partai Rakyat Indonesia) 206,261 0.5 2
Police Employee’s Association of the Republic of Indonesia (PPPRI) (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia) 200,419 0.5 2
Party of the Masses (Partai Murba) 199,588 0.5 2
Consultative Council on Indonesian Citizenship (Baperki) (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) 178,887 0.5 1
Great Indonesia Party – Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya – Wongsonegoro) 178,481 0.5 1
Indonesian Movement (Gerakan Indonesia) 154,792 0.4 1
Indonesian Marhaen People’s Union (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia) 149,287 0.4 1
Dayak Unity Party (Partai Persatuan Dayak) 146,054 0.4 1
Great Indonesia Party – Hazairin (Partai Indonesia Raya – Hazairin ) 114,644 0.3 1
Islamic Tharikah Unity Party (PPTI) (Partai Persatuan Tharikat Islamiyah) 85,131 0.2 1
Islamic Victory Force (AKUI) (Angkatan Kemenangan Umat Islam) 81,454 0.2 1
Village People’s Party (PRD) (Partai Rakyat Desa) 77,919 0.2 1
Party of the People of Free Indonesia (PRIM) (Partai Rakyat Indonesia Merdeka) 72,523 0.2 1
Acoma Party (Partai ACOMA / Angkatan Communis Muda) 64,514 0.2 1
R. Soejono Prawirosoedarso & Associates 53,305 0.1 1
Other parties, organizations and individual candidates 1,022,433 2.7 1
Total counted 37,785,299 – 257
Aftermath
The poor showing of the parties in the cabinet of Prime Minister Burhanuddin Harahap was a major blow. The parties who did better, such as the NU and the PSII were “reluctant” cabinet members with a weak standing. This left the government with the choice of making major concessions to the NU and PSII or seeing them leave the cabinet. With no clear electoral verdict, it was back to inter-party politicking and bargaining. The lack of a clear outcome discredited the existing political system.
The new People’s Representative Council convened on 4 March 1956. It was to last four years. In his opening speech, President Sukarno called for an Indonesian form of democracy, and over the next few years, he would speak more about his concept (konsepsi) of a new system of government. In 1957, the era of Liberal Democracy came to an end with the establishment of Guided Democracy. Indonesian would have to wait until 1999 for its next free national elections.[16][17][18]
Apa benar Pemilu 1955 paling demokratis?
Benar. Paling demokratis, paling tenteram. Padahal, waktu itu ada 51 tanda gambar dari sekitar 30 partai, organisasi biasa, dan perorangan. Tiap individu boleh ikut, asal didukung sekurangnya 20 orang.
Bagaimana suasana kampanyenya?
Meriah, seperti pesta rakyat. Masyarakat berjalan kaki datang ke tempat kampanye, seperti piknik. Mereka membawa makanan dari rumah. Di sepanjang jalan juga disediakan kendi untuk minum. Pokoknya tertib. Padahal kampanye bareng berbagai partai.
Bukankah pertentangan antarpartai cukup tajam?
Ya. PNI, Masyumi, NU, dan PKI itu rival, bersaing ketat.Tapi, meski demikian, saya tidak pernah mendengar ada bentrokan antarpendukung.
Tidak ada sama sekali?
Di tempat yang saya datangi, tidak ada. Paling hanya saling mengolok-olok. Barangkali waktu itu orang masih baik-baik, he-he-he?. Padahal, tidak ada pengawas pemilu seperti sekarang. Sepertinya yang jadi pelaksana itu rakyat. Semua serba sederhana. Suara dihitung pakai papan tulis atau sipoa.
Kalau kecurangan pemilu?
Saya tidak pernah dengar ada partai yang protes. Memang, banyak pegawai negeri yang PNI. Tapi tidak ada instruksi model Golkar. Bebas-bebas saja. Saya ingat ada dua orang staf saya yang pengurus PKI. Tidak apa-apa.
Tapi, menurut Indonesianis Herbert Feith, sejumlah lurah di Jawa minta warganya memilih PNI?
Memang ada. Karena PNI, ya, otomatis dia minta warganya memilih PNI. Tapi tidak menggunakan tekanan. Saya tidak membantah kalau ada pegawai yang memilih PNI karena takut pada atasannya. Tapi, tak ada itu monoloyalitas atau Korpri.
Seberapa tajam pertentangan antarpartai itu?
Tajam dari segi ideologi. Umpamanya, PNI terang-terangan menolak Darul Islam. Begitu pula antara Masyumi dan NU dengan nasionalis atau komunis. Dan semuanya diungkapkan secara gamblang, termasuk dalam rapat akbar untuk menggaet pemilih. Tapi, ya itu, sebatas mencela saja. Pedas tapi relaks. Yang paling sering, saling mengejek tanda gambar. Kita bilang, PKI itu kan tukang aritnya banteng. Juru kampanye Masyumi bilang, PNI itu memuja banteng, berhala. Kita jawab, lha menyembah bulan bintang itu kan juga berhala, he-he-he?. Jadi, sambil guyon. Tidak ada yang marah. Paling-paling bilang: kurang ajar!
Program juga dikampanyekan?
Tidak terlalu mendalam. Yang utama menerangkan tanda gambar dan ideologi. Figur juga tidak ditonjolkan untuk menggaet suara.
Benarkah pertentangan ideologi itu lalu mempertajam konflik sosial?
Saat pemilu 1955, tidak. Sebab, di tataran masyarakat, perbedaan ideologi itu tidak terlalu mendasar.
Dari mana sumber dana partai waktu itu?
Donatur, iuran, atau sumbangan. Tiap pengurus daerah mencari dana sendiri-sendiri, swadaya. Kita juga tidak pernah digaji. Paling-paling uang transport. Perlu dicatat, waktu itu partai tidak mendapat sepeser pun bantuan pemerintah. Pemerintah hanya membiayai pelaksanaan pemilu. Panitia pelaksana pemilu sepenuhnya dari wakil partai. Tidak ada wakil pemerintah.
Bagaimana sumbangan dari pengusaha Cina?
Sebagian pengusaha keturunan Cina menyumbang PKI. Dulu, pengusaha dengan nama belakang kan atau chan mesti bendahara PKI. Yang lain, ada juga yang masuk PNI. Dari kalangan pribumi, yang banyak menyumbang PNI adalah Markam (konglomerat pribumi semasa Program Benteng, pribumisasi ekonomi).
Siapa yang menentukan calon legislatif?
Partai. Calon tingkat pusat oleh DPP, tingkat daerah oleh DPD, atas permintaan cabang. Waktu itu, kita tidak bicara soal pemilihan presiden, tapi bagaimana menguasai parlemen.
PNI akhirnya memenangkan pemilu.
Ya. Perolehan kursinya sama dengan Masyumi: 57kursi. Tapi jumlah suara PNI lebih besar. Setelah itu, NU 45 kursi, PKI 39, Parkindo delapan, Partai Katolik enam, IPKI empat, dan Murba dua kursi.
Dan itu karena dukungan Bung Karno?
Sama sekali tidak. Waktu itu, Bung Karno bahkan berseberangan dengan ketua PNI Ali Sastroamidjojo.
Tapi, nama Bung Karno kan amat berpengaruh?
Itu kan boleh-boleh saja. Apa dosanya PNI besar karena nama Bung Karno?
Bung Karno pernah ingin menjadikan PNI sebagai partai negara.
Benar. Pada waktu proklamasi, saya mendengar Bung Karno ingin menjadikan PNI sebagai partai negara, tapi tidak jadi karena ditentang Bung Hatta. Menurut pemikiran Bung Karno, dalam revolusi kita harus menggunakan sistem komando. Tidak jalan kalau dengan demokrasi. Bung Karno kan selalu berpikir revolusi belum selesai.
References
BibliographyFeith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
Feith, Herbert (1999) Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Translated from The Indonesian Elections of 1955) Kepustakaan Popular Gramedia ISBN 979-9023-26-2
Friend, Theodore (2003). Indonesian Destinies. The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-01834-6.
Ricklefs, M.C. (1991) A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4480-7
Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) 30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 2 (1950-1964) (30 Years of Indonesian Independence: Volume 2 (1950-1964) No ISBN
the end @copyright Dr Iwan 2011
bagus, pak, blognya…..izin copy-paste yaa….hehe.
untuk copy-paste harus jadi anggota premium blog saya, silahkan mendaftar liwat comment dari hhtp://www.driwancybermuseum.wordpress.com